16 Mei 2012
Jakarta--Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Slamet Riyanto meminta jajarannya tak perlu ada yang saling menyalahkan terkait dari lambatnya penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2012, namun justru harus mengoptimalkan seluruh proses persiapan haji hingga pelaksanaan di lapangan berjalan baik.
Proses pengajuan penetapan BPIH sudah dilakukan pada 25 Januari 2012 lalu, namun pembahasan di Komisi VIII DPR hingga kini masih berjalan, kata Slamet Riyanto ketika tampil sebagai pembicara pada rapat kerja teknis penyelenggaraan ibadah haji pusat dan daerah tahun 1433H/2012M di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (15/5) malam.
Didampingi Sekretaris Ditjen PHU Cepi Supriatna dan dihadiri sekitar 112 peserta dari unsur Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM dan sejumlah pejabat dari Bank Penerima Setoran (BPS) Haji, Slamet mengatakan, meski begitu seluruh proses pembuatan dokumen bagi jemaah haji harus terus berjalan sesuai jadwal.
Idealnya, penetapan BPIH menjadi awal dari seluruh mata rantai pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kaitan ini tak boleh ada yang merasa tersandera akibat alotnya pembahasan BPIH, ”Jadi pembuatan paspor pun harus terus berjalan,” harapnya.
Di Mekkah saat ini, kata Slamet, harga sewa gedung sebagai tempat pemondokan haji semakin mahal. Dalam hukum pasar, untuk memproleh kenyaman harus dengan biaya tinggi. Hal ini terjadi sebagai dampak dari adanya perluasan Masjidil Haram. Sebanyak 1700 gedung yang dekat masjid terbesar itu dibongkar. ”Konsekuensinya, bangunan yang dahulu jauh kini masuk katagori dekat. Lantas, pemilik bangunan menetapkan harga mahal,” katanya.
"Kita ingin dengan harga murah tapi dekat Masjidil Haram. Bagaimana ini?" tanya Slamet Riyanto yang disambut tawa hadirin. Malaysia, untuk jamaah hajinya, jauh hari sudah memasang tarif sewa bangunan sebesar 6.000 real. Indonesia sekitar 3100 real. "Udah gitu pingin dekat masjid," katanya lagi sambil berkelakar dan disambut suara riuh tawa peserta rapat.
Tentu, katanya, jika tak ada dukungan dana subsidi, untuk mendapatkan pondokan pun makin terasa berat. Sekarang ini saja sudah ada fatwa seperti di India, bahwa untuk menunaikan ibadah haji tak dibenarkan menggunakan dana subsidi. Dan, hal itu, bisa saja di masa mendatang terjadi di Indonesia.
Menghadapi kesulitan dalam perolehan pondokan dewasa ini, pihaknya berharap tak perlu ada yang saling menyalahkan namun harus bekerja lebih optimal. Bagi jajaran Kemenag adalah bagaimana agar jamaah sepulang menunaikan ibadah haji dapat meningkatkan kesalehan sosial. "Perilaku jamaah sepulang menunaikan ibadah haji adalah lebih baik dan memberi dampak positif," harap Slamet Riyanto.
Pada akhir sambutannya ia menyatakan merasa gembira bahwa pada 2012 nanti embarkasi bertambah menjadi 12, yaitu diaktifkannya Bandara Internasional Lombok. Sebelumnya 11 embarkasi yang digunakan adalah Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Juanda Surabaya, Hasanuddin Makassar, Polonia Medan, Sepinggan Balikpapan, Adi Sumarmo Solo, Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Hang Nadim Batam, Minangkabau Padang, Badaruddin Palembang. (ant/ess)
Sumber: http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/informasi/berita/detailberita/154
Tidak ada komentar:
Posting Komentar